Perusahaan yang mulai masuk pasar global sering menaruh perhatian besar pada kontrak, harga, pengiriman, dan kualitas layanan. Namun, banyak perusahaan justru terlambat membaca konsekuensi pajaknya. Padahal, satu pembayaran ke luar negeri dapat mengubah posisi pajak perusahaan secara signifikan. Di titik ini, tax treaty Indonesia perlu masuk sebagai bagian dari strategi transaksi, bukan sekadar urusan teknis di akhir proses pembayaran.
Dalam praktik perpajakan Indonesia, tax treaty dikenal sebagai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. DJP menjelaskan bahwa P3B merupakan perjanjian antara Indonesia dan negara mitra untuk mencegah pajak berganda serta pengelakan pajak. Manfaat P3B dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber.
Saat Bisnis Melintasi Negara, Pajak Ikut Berpindah Ruang
Bisnis modern tidak lagi selalu berjalan dalam satu yurisdiksi. Perusahaan Indonesia dapat membeli lisensi teknologi dari Singapura, membayar bunga pinjaman kepada kreditur Jepang, memakai jasa konsultan dari Australia, atau membagikan dividen kepada investor dari Belanda.
Di atas kertas, transaksi itu tampak sebagai aktivitas komersial biasa. Namun, dari sisi pajak, setiap transaksi membawa pertanyaan penting. Apakah Indonesia berhak memajaki penghasilan tersebut? Apakah negara penerima juga mengenakan pajak? dan Apakah PPh Pasal 26 berlaku?
Tanpa jawaban yang jelas, perusahaan bisa salah memotong pajak. DJP menjelaskan bahwa jika penerima penghasilan tidak memenuhi syarat tax treaty, tarif PPh Pasal 26 yang berlaku adalah 20%. Sebaliknya, perusahaan dapat memakai tarif P3B jika penerima memenuhi ketentuan yang relevan.
Fungsi P3B: Bukan Menghapus Pajak, tetapi Menata Hak Pemajakan
Sebagian orang menganggap P3B sebagai alat untuk menghindari pajak. Pandangan ini keliru. P3B tidak dibuat untuk menghilangkan kewajiban pajak secara sembarangan. P3B justru membantu dua negara membagi hak pemajakan secara lebih jelas.
Dalam konteks bisnis, pembagian ini penting. Negara sumber penghasilan, seperti Indonesia, mungkin tetap memiliki hak memajaki. Namun, P3B dapat membatasi tarif atau menentukan perlakuan khusus sesuai jenis penghasilan.
DJP juga menyediakan daftar tarif tax treaty untuk berbagai negara mitra. Daftar tersebut mencakup kategori seperti dividen, bunga, royalti, dan branch profit tax. Karena tarif berbeda antarnegara, perusahaan perlu memeriksa negara mitra dan jenis penghasilan sebelum menentukan pemotongan pajak.
Titik Kritis Pertama: Membaca Jenis Penghasilan dengan Tepat
Kesalahan sering muncul karena perusahaan hanya membaca nama transaksi, bukan substansinya. Misalnya, kontrak menyebut pembayaran sebagai service fee. Namun, isi kontrak ternyata memberi hak kepada perusahaan Indonesia untuk memakai perangkat lunak, metode, merek, atau sistem tertentu.
Dalam kondisi seperti itu, transaksi bisa bergeser dari jasa biasa menjadi royalti. Pergeseran klasifikasi ini dapat mengubah pasal P3B, tarif pemotongan, dan dokumen pendukung yang perlu perusahaan siapkan.
Karena itu, tim pajak tidak boleh hanya melihat judul kontrak atau keterangan invoice. Tim pajak perlu membaca ruang lingkup pekerjaan, hak yang diberikan, hasil yang diterima, dan hubungan ekonomi antara pihak. Analisis ini membantu perusahaan menghindari salah klasifikasi sejak awal.
Titik Kritis Kedua: Memastikan Lawan Transaksi Layak Memakai P3B
Perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa lawan transaksi berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa penerima penghasilan benar-benar menjadi penduduk negara mitra untuk tujuan pajak.
PMK 112 Tahun 2025 mengatur tata cara penerapan P3B, termasuk penggunaan Formulir DGT oleh Wajib Pajak Luar Negeri. DJP juga menegaskan bahwa penerapan P3B oleh WPLN menggunakan format Formulir DGT sebagaimana diatur dalam PMK 112 Tahun 2025. SKD WPLN atau Formulir DGT lama yang terbit sebelum PMK tersebut masih berlaku sesuai periode yang tercantum.
Artinya, perusahaan perlu mengelola dokumen domisili secara tertib. Jangan menunggu dokumen ini setelah pembayaran berjalan. Jika dokumen datang terlambat atau tidak sesuai, perusahaan dapat kehilangan dasar untuk memakai tarif P3B.
Titik Kritis Ketiga: Menguji Substansi, Bukan Hanya Dokumen
Dokumen yang lengkap memang penting. Namun, perusahaan juga perlu melihat substansi penerima penghasilan. PMK 112 Tahun 2025 mengatur penerapan P3B dan memuat aspek administratif melalui Formulir DGT. Sumber resmi JDIH Kementerian Keuangan memuat naskah PMK tersebut sebagai dasar tata cara penerapan P3B.
Dalam praktik, otoritas pajak dapat mempertanyakan struktur yang hanya memakai entitas perantara. Misalnya, perusahaan Indonesia membayar royalti kepada perusahaan luar negeri, tetapi perusahaan tersebut langsung meneruskan dana kepada entitas lain. Jika penerima pertama tidak memiliki fungsi, aset, risiko, atau kendali ekonomi yang memadai, perusahaan perlu lebih hati-hati.
Konsep seperti beneficial owner dan penyalahgunaan P3B menjadi relevan di sini. Perusahaan harus menilai apakah penerima penghasilan benar-benar menikmati manfaat ekonomi, atau hanya menjadi jalur administratif untuk memperoleh tarif lebih rendah.
Membangun Tata Kelola P3B di Internal Perusahaan
Agar penerapan tax treaty Indonesia tidak bergantung pada keputusan mendadak, perusahaan perlu membangun tata kelola pajak internasional. Caranya tidak harus rumit. Perusahaan dapat membuat prosedur singkat sebelum transaksi luar negeri berjalan.
Beberapa langkah yang dapat perusahaan lakukan:
- Tim bisnis wajib memberi informasi sejak rencana transaksi muncul.
- Tim legal perlu menyusun kontrak yang menjelaskan substansi transaksi.
- Tim pajak perlu menentukan jenis penghasilan dan negara mitra.
- Tim keuangan perlu memastikan dokumen P3B tersedia sebelum pembayaran.
- Manajemen perlu menyimpan analisis pajak sebagai bagian dari arsip transaksi.
Dengan alur seperti ini, perusahaan tidak hanya mengejar tarif yang lebih rendah. Perusahaan juga membangun posisi kepatuhan yang lebih kuat jika otoritas pajak meminta klarifikasi.
Ilustrasi: Pembayaran Akses Platform Digital
Bayangkan perusahaan Indonesia membayar biaya tahunan kepada perusahaan luar negeri untuk memakai platform digital internal. Tim operasional menyebutnya biaya langganan. Namun, tim pajak perlu melihat lebih dalam.
Apakah pembayaran hanya memberi akses standar? Apakah perusahaan Indonesia mendapat hak memakai teknologi tertentu? atau Apakah ada hak untuk menggandakan, memodifikasi, atau memanfaatkan sistem secara komersial? dan Apakah penyedia platform memiliki P3B dengan Indonesia?
Pertanyaan tersebut akan menentukan perlakuan pajak. Jika perusahaan langsung membayar tanpa analisis, risiko PPh Pasal 26 dapat muncul. Sebaliknya, jika perusahaan membaca struktur transaksi sejak awal, keputusan pemotongan pajak menjadi lebih kuat.
FAQ tentang Tax Treaty Indonesia
P3B membantu perusahaan menghindari pajak berganda dan memahami pembagian hak pemajakan antara Indonesia dan negara mitra.
Tidak selalu. Perusahaan tetap perlu memeriksa negara mitra, jenis penghasilan, dan pasal P3B yang relevan.
Formulir DGT membantu membuktikan status domisili pajak Wajib Pajak Luar Negeri dan menjadi dokumen penting untuk memakai manfaat P3B.
Ya. Kontrak membantu menentukan substansi transaksi, jenis penghasilan, dan dasar pemotongan pajak.
Perusahaan sebaiknya meninjau P3B sebelum kontrak ditandatangani atau sebelum pembayaran ke luar negeri dilakukan.
Penutup: Jadikan P3B Bagian dari Keputusan Bisnis
Tax treaty Indonesia bukan hanya urusan teknis untuk tim pajak. Perusahaan perlu menempatkannya sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis lintas negara. Dengan memahami P3B, perusahaan dapat membaca risiko, mengelola biaya pajak, dan menyiapkan dokumen dengan lebih rapi.
Perusahaan yang aktif membayar jasa, royalti, bunga, dividen, lisensi, atau biaya platform ke luar negeri sebaiknya tidak menunggu pemeriksaan pajak untuk menyusun analisis. Semakin awal perusahaan membaca P3B, semakin kuat pula posisi kepatuhannya.
Ingin memastikan transaksi internasional perusahaan Anda sudah sesuai dengan ketentuan P3B dan PPh Pasal 26? Diskusikan kebutuhan pajak internasional Anda bersama tim profesional agar struktur transaksi, dokumen, dan pemotongan pajak tersusun lebih aman sejak awal.
