Pajak minimum global membuat isu pajak naik kelas dari urusan pelaporan menjadi bagian dari strategi bisnis. Bagi grup multinasional, keputusan tentang lokasi investasi, pemanfaatan insentif, struktur pembiayaan, hingga alokasi laba kini perlu dibaca dengan satu pertanyaan baru: apakah seluruh struktur ini masih menghasilkan tarif pajak efektif yang aman?
Indonesia telah mengatur pengenaan pajak minimum global melalui PMK 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Regulasi ini berlaku mulai 1 Januari 2025, sementara ketentuan Undertaxed Profits Rule atau UTPR berlaku mulai 1 Januari 2026.
Pajak Tidak Lagi Berdiri di Belakang Bisnis
Selama ini, banyak perusahaan menempatkan pajak di tahap akhir. Bisnis berjalan dulu, kontrak dibuat dulu, investasi disusun dulu, lalu tim pajak diminta menyesuaikan. Pola tersebut semakin berisiko ketika global minimum tax mulai berlaku.
OECD menjelaskan bahwa kerangka Global Anti-Base Erosion atau GloBE bertujuan mengenakan pajak tambahan atas laba yang dikenai pajak rendah sampai mencapai tarif efektif minimum 15%. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan yurisdiksi, bukan hanya berdasarkan satu entitas secara terpisah.
Artinya, keputusan bisnis di satu negara dapat memengaruhi posisi pajak grup secara keseluruhan. Jika satu yurisdiksi terlihat terlalu rendah beban pajaknya, grup dapat menghadapi top-up tax. Dari sini, pajak tidak lagi sekadar biaya kepatuhan. Pajak menjadi variabel dalam membaca kelayakan investasi.
Siapa yang Harus Membaca Aturan Ini?
PMK 136 Tahun 2024 tidak menyasar semua wajib pajak. Aturan ini berlaku untuk Grup Perusahaan Multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan konsolidasi paling sedikit EUR750 juta, dengan ketentuan ambang tersebut terpenuhi dalam periode yang ditentukan oleh regulasi.
Namun, entitas Indonesia tidak boleh hanya melihat omzet lokalnya sendiri. Jika perusahaan menjadi bagian dari grup besar lintas negara, kantor pusat bisa meminta data Indonesia untuk kebutuhan perhitungan Pillar Two. Inilah titik yang sering luput. Entitas lokal mungkin merasa tidak besar, tetapi tetap masuk dalam peta risiko karena menjadi bagian dari grup global.
Dalam konteks ini, direksi perlu menanyakan status grup lebih awal. Apakah grup telah masuk ambang? Apakah Indonesia menjadi yurisdiksi yang perlu dihitung? dan Apakah data lokal sudah siap masuk ke perhitungan global? Pertanyaan sederhana ini dapat mencegah kekacauan data menjelang tenggat pelaporan.
Insentif Pajak Bisa Mengubah Kalkulasi
Insentif pajak biasanya dianggap kabar baik. Perusahaan dapat menekan beban pajak, menjaga arus kas, dan memperkuat rencana ekspansi. Namun, dalam konteks pajak minimum global, manfaat tersebut perlu diuji ulang.
Jika insentif menurunkan tarif pajak efektif suatu yurisdiksi di bawah 15%, grup dapat menghitung pajak tambahan. Jadi, insentif tetap penting, tetapi perusahaan perlu memahami dampaknya secara menyeluruh. Keuntungan di level lokal bisa berubah menjadi kewajiban tambahan di level grup jika tidak dianalisis sejak awal.
Misalnya, perusahaan menerima fasilitas yang membuat beban pajak lebih ringan selama beberapa tahun. Dari sisi proyek, angka ini tampak menarik. Namun, kantor pusat tetap perlu melihat apakah fasilitas tersebut menekan effective tax rate di bawah batas minimum. Jika iya, manfaat komersialnya perlu dihitung kembali.
Tarif Efektif Lebih Penting daripada Tarif Nominal
Salah satu kesalahan umum adalah menganggap tarif PPh Badan normal sudah cukup menjawab risiko. Padahal, pajak minimum global tidak berhenti pada tarif nominal.
PMK 136 Tahun 2024 mendefinisikan tarif pajak efektif melalui rumus perhitungan yang spesifik. Anda harus membagi jumlah pajak tercakup hasil penyesuaian dengan total laba GloBE bersih. Perhitungan ini menyasar entitas konstituen pada suatu yurisdiksi pajak tertentu. Selanjutnya, pemerintah menetapkan angka 15% sebagai ambang batas tarif pajak minimum nasional. Patokan tersebut menjadi dasar utama untuk menentukan kewajiban pajak tambahan perusahaan Anda.
Karena itu, perusahaan perlu menghitung lebih dari sekadar pajak terutang dalam SPT. Perusahaan harus membaca laba menurut kerangka GloBE, pajak tercakup, pajak tangguhan, perbedaan akuntansi, dan data konsolidasi. Semakin kompleks struktur grup, semakin besar kebutuhan untuk menyelaraskan data sejak awal.
Titik Rawan yang Sering Terlambat Diperiksa
Pajak minimum global sering membuka masalah yang sebelumnya tidak terlihat. Pertama, perusahaan bisa menemukan perbedaan angka antara laporan lokal dan laporan konsolidasi. Kedua, transaksi afiliasi bisa memengaruhi alokasi laba antarnegara. Ketiga, kebijakan pembiayaan intra-grup dapat mengubah posisi beban pajak.
Royalti, jasa manajemen, biaya dukungan teknis, pinjaman antarperusahaan, dan pembelian dari pihak afiliasi perlu masuk dalam radar. Semua transaksi tersebut dapat memengaruhi laba yang muncul di Indonesia maupun yurisdiksi lain.
Di titik ini, dokumentasi transfer pricing tidak boleh dianggap sebagai dokumen formalitas. Dokumen tersebut membantu perusahaan menjelaskan fungsi, aset, risiko, dan dasar kewajaran laba. Jika dokumentasi lemah, perusahaan akan lebih sulit menjelaskan mengapa suatu entitas memperoleh margin tertentu.
Cara Membuat Bisnis Lebih Siap
Perusahaan dapat memulai dari empat langkah. Pertama, buat peta grup yang menunjukkan entitas, negara, fungsi bisnis, dan aliran transaksi. Kedua, lakukan simulasi awal tarif pajak efektif per yurisdiksi. Ketiga, uji kembali insentif pajak, pembiayaan, dan transaksi afiliasi. Keempat, rapikan data yang akan digunakan untuk pelaporan global.
PMK 136 Tahun 2024 juga mengatur kewajiban administratif, termasuk SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT, SPT Tahunan PPh UTPR, notifikasi, dan GloBE Information Return atau GIR.
Untuk GIR, PMK 136 Tahun 2024 mengatur batas waktu umum paling lama 15 bulan setelah tahun pajak berakhir, dan 18 bulan untuk tahun pertama ketika grup masuk cakupan GloBE.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Tidak. Pajak minimum global tidak sekadar menaikkan tarif PPh Badan. Aturan ini menghitung apakah tarif pajak efektif grup di suatu yurisdiksi sudah mencapai minimum 15%.
Tidak otomatis. Namun, perusahaan perlu menghitung dampak insentif terhadap tarif pajak efektif. Jika tarif efektif turun terlalu rendah, grup dapat menghadapi top-up tax.
Karena data entitas Indonesia dapat masuk dalam perhitungan grup. Jika data lokal tidak siap, kantor pusat dapat mengalami hambatan dalam menyusun pelaporan Pillar Two.
Country by Country Report membantu menggambarkan distribusi pendapatan, laba, pajak, dan aktivitas grup di berbagai yurisdiksi. Data ini relevan untuk membaca risiko pajak lintas negara.
Perusahaan sebaiknya melakukan review sebelum tenggat pelaporan mendekat. Persiapan awal memberi waktu untuk memperbaiki data, menguji tarif efektif, dan menyesuaikan strategi bisnis.
Kesimpulan
Pajak minimum global mengubah cara perusahaan multinasional membaca pajak. Perusahaan tidak bisa lagi memisahkan pajak dari strategi investasi, struktur grup, insentif, dan transaksi afiliasi. Semua keputusan tersebut dapat memengaruhi tarif pajak efektif.
Bagi entitas Indonesia, langkah paling aman adalah mulai dari pemetaan grup, simulasi tarif efektif, evaluasi insentif, dan penguatan dokumentasi. Semakin cepat perusahaan membaca posisinya, semakin kecil risiko menghadapi koreksi angka, tekanan pelaporan, atau kejutan top-up tax.
Ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut terkait pajak minimum global? Anda dapat memulai dengan review awal atas struktur grup, tarif pajak efektif, dan kesiapan data agar keputusan bisnis tetap terukur, patuh, dan tidak menimbulkan risiko pajak yang tidak perlu.
