Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP membawa perubahan besar dalam pengelolaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Namun, perkembangan layanan digital tersebut juga memunculkan perhatian terhadap keamanan informasi, terutama setelah beredar kabar mengenai dugaan kebocoran data wajib pajak di media sosial.

Menanggapi isu tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi bahwa informasi mengenai dugaan kebocoran data besar-besaran dari sistem Coretax tidak benar berdasarkan pemeriksaan dan validasi internal yang telah dilakukan. Klarifikasi ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, pada 21 September 2026.

CNBC Indonesia+1

Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting karena Coretax kini menjadi bagian utama dari aktivitas administrasi perpajakan, mulai dari pengelolaan data wajib pajak hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, keamanan sistem bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perpajakan digital.

1. DJP Lakukan Pemeriksaan terhadap Isu Kebocoran Data Coretax

Isu dugaan kebocoran data muncul setelah beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya akses tidak sah terhadap basis data otoritas pajak Indonesia. Informasi tersebut menyebutkan sejumlah data, seperti NPWP, nama, alamat email, nomor telepon, hingga informasi autentikasi akun.

DJP kemudian melakukan pemeriksaan dan validasi internal terhadap sampel data yang beredar. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, DJP menyatakan bahwa struktur data yang dipublikasikan memiliki sejumlah atribut yang tidak pernah disimpan atau dikelola dalam basis data DJP.

Selain itu, sampel yang beredar disebut memperlihatkan kombinasi nama pengguna dan kata sandi dalam bentuk teks biasa (plain text). DJP menilai karakteristik tersebut tidak sesuai dengan pengelolaan basis data internalnya.

Klarifikasi ini penting untuk memberikan informasi yang lebih proporsional kepada masyarakat. Meski demikian, kewaspadaan terhadap keamanan akun tetap diperlukan karena ancaman digital dapat muncul melalui berbagai jalur, termasuk perangkat pengguna dan upaya penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

CNBC Indonesia+2

2. Keamanan Sistem Coretax Menjadi Bagian Penting Reformasi Perpajakan

Coretax DJP dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu sistem. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memperbaiki pengelolaan informasi, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, integrasi berbagai layanan tersebut juga membuat perlindungan data menjadi aspek yang sangat penting.

Informasi perpajakan yang dikelola dalam sistem dapat mencakup identitas wajib pajak, data administrasi, pelaporan SPT, hingga informasi transaksi perpajakan. Apabila informasi tersebut disalahgunakan, dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Oleh karena itu, DJP menegaskan bahwa perlindungan dan kerahasiaan data wajib pajak menjadi prioritas. Pengamanan informasi dilakukan dengan mengacu pada standar keamanan yang berlaku dan pendekatan pengamanan berlapis.

Dalam perspektif bisnis, keamanan Coretax juga berkaitan dengan keberlangsungan administrasi perusahaan. Pelaku usaha membutuhkan sistem perpajakan yang dapat diandalkan agar proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan kewajiban pajak berjalan secara tertib.

3. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Coretax

Keamanan sistem pemerintah tidak dapat dipisahkan dari perilaku pengguna. Wajib pajak perlu memahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara sistem dan pengguna layanan.

Salah satu langkah yang dianjurkan DJP adalah mengaktifkan autentikasi dua langkah atau Two-Factor Authentication (2FA). Fitur ini memberikan lapisan verifikasi tambahan ketika pengguna mengakses akun Coretax.

Berdasarkan panduan resmi DJP, pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut melalui menu Profil Saya, kemudian memilih Verifikasi Dua Langkah. Pengguna dapat menentukan metode autentikasi melalui aplikasi autentikator atau email.

Pajak

Selain mengaktifkan autentikasi tambahan, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan wajib pajak:

  • Menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak.
  • Tidak membagikan username, password, maupun kode autentikasi kepada pihak lain.
  • Menghindari tautan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP.
  • Tidak memberikan informasi perpajakan melalui saluran komunikasi yang tidak terverifikasi.
  • Memastikan perangkat komputer dan telepon seluler memiliki perlindungan keamanan terbaru.
  • Mengakses Coretax melalui alamat resmi DJP.

Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko pengambilalihan akun dan penyalahgunaan informasi perpajakan.

4. Layanan Digital DJP Tetap Mendukung Pelaporan dan Kepatuhan Pajak

Di tengah perhatian terhadap keamanan informasi, digitalisasi perpajakan tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Coretax, wajib pajak dapat menjalankan berbagai aktivitas administrasi perpajakan secara terintegrasi. Sistem ini juga menjadi sarana untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan, pengelolaan administrasi, serta pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Bagi perusahaan, pemanfaatan layanan digital memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan bagian keuangan dan perpajakan. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan dokumen yang baik dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan.

Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa data transaksi, bukti potong, faktur pajak, dan laporan keuangan telah dikelola secara sistematis. Dengan demikian, proses pelaporan melalui Coretax dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pihak yang memperoleh akses ke akun perpajakan memiliki kewenangan yang jelas. Pengaturan hak akses menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan akun.

5. Dampak Keamanan Coretax terhadap Dunia Usaha dan Konsultan Pajak

Keamanan sistem perpajakan memiliki hubungan erat dengan aktivitas dunia usaha. Perusahaan yang mengelola kewajiban perpajakan secara digital perlu memastikan seluruh informasi yang digunakan dalam proses administrasi terlindungi dengan baik.

Bagi perusahaan dengan aktivitas transaksi yang kompleks, pengelolaan data perpajakan membutuhkan koordinasi antara bagian keuangan, akuntansi, dan konsultan pajak.

Kesalahan dalam pengelolaan data dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidaksesuaian pelaporan SPT, kesalahan penginputan transaksi, hingga keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam kondisi tersebut, pendampingan profesional dapat membantu perusahaan melakukan evaluasi administrasi perpajakan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta memastikan kesesuaian pelaporan dengan ketentuan yang berlaku.

Selain memahami penggunaan Coretax, perusahaan juga perlu membangun prosedur internal untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan. Hal ini penting agar proses digitalisasi tidak hanya meningkatkan kecepatan pelayanan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan.

6. Wajib Pajak Perlu Tetap Waspada dan Memprioritaskan Kepatuhan

Bantahan DJP terhadap isu kebocoran data Coretax memberikan klarifikasi penting bagi masyarakat. Namun, wajib pajak tidak seharusnya mengabaikan potensi risiko keamanan digital.

Kewaspadaan tetap diperlukan, terutama terhadap penipuan yang memanfaatkan nama DJP, permintaan data pribadi, maupun tautan palsu yang menyerupai layanan perpajakan resmi.

Di sisi lain, wajib pajak perlu tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kekhawatiran terhadap informasi yang belum terverifikasi menghambat aktivitas administrasi perpajakan.

Perusahaan juga dapat melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan dokumen, pembagian akses akun, serta kesiapan pelaporan pajak melalui Coretax.

Kesimpulan

Keamanan Sistem Coretax DJP menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan transformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Klarifikasi DJP pada September 2026 yang membantah dugaan kebocoran data berdasarkan hasil validasi internal menjadi informasi penting bagi wajib pajak.

Meski demikian, perlindungan informasi tetap membutuhkan perhatian bersama. DJP perlu terus memperkuat pengamanan sistem, sementara wajib pajak harus menjaga kerahasiaan akun dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman digital.

Bagi dunia usaha, pemahaman terhadap Coretax, pengelolaan administrasi yang tertib, dan pendampingan perpajakan profesional merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan sekaligus meminimalkan risiko perpajakan di era digital.